Pengawasan Pangan di Indonesia oleh Pemerintah

*Jawaban Tutorial Modul Keamanan Pangan*

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk member perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk konsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hokum yang berlaku (FAO/WHO, 2003).

Menurut UU No 7 tahun 1996 pasal 3, tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah :

  1. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
  2. terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan
  3. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Indonesia menganut Multiple Agency System (sistem berbagai lembaga) dalam pengorganisasian pengawasan mutu pangan. Pengawasan dilakukan secara sektoral dan terpecah-pecah oleh lembaga-lembaga nasional, provinsi, dan daerah/lokal seperti Departemen Kesehatan (Depkes), Departemen Pertanian (Deptan), Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Departemen Perdagangan dan Perindustrian (Deperin), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Pemerintah Daerah (Pemda). BPOM merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pangan bersama-sama dengan tiga departemen, yakni Depkes, Deptan, dan DKP. Deperin juga menangani pengawasan keamanan pangan khusus dalam hubngannya dengan industri dan perdagangan pangan. Tanggung jawab masing-masing elemen ini telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam PP 28 Tahun 2004.

Multiple Agency System memiliki banyak kelemahan. Kurangnya koordinasi secara keseluruhan di tingkat nasional sering menyebabkan kebigungan tentang ranah wewenang yang hasilnya adalah kinerja yang tidak efisien. Tingkat keahlian dan sumber daya yang berbeda sehingga menimbulkan implementasi yang berbeda. Pertentangan dapat terjadi antara tujuan kesehatan masyarakat dengan fasilitas perdagangan dan pengembangan industri. Selain itu,  kapasitas yang ada terbatas untuk mendapatkan input ilmiah yang tepat dalam pengambilan keputusan. Kurangnya konsistensi menimbulkan pengaturan yang berlebihan (over-regulation) dan duplikasi atau kesenjangan waktu dalam pengaturan. Semua hal tersebut dapat menyebabkan penurunan keyakinan konsumen dalam/luar negeri akan kredibilitas sistem.

Pembagian tugas tiap lembaga dalam pengawasan pangan telah tercantum dalam PP 28 Tahun 2004. Namun, deskripsi spesifik tugas tiap lembaga belum jelas, sehingga tampak saling tumpang tindih satu sama lain, seperti halnya kasus beras yang penanganannya masih diperebutkan oleh Deptan dan BPOM. Deptan masih menganggap bahwa beras merupakan bahan segar yang tercakup dalam wewenangnya. Akan tetapi BPOM menyatakan bahwa beras merupakan bahan pangan hasil olahan dari padi. Pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua pihak tidak dapat disalahkan karena sesuai dengan PP 28 Tahun 2004. Hal ini akan membingungkan produsen yang hendak mengawaskan mutu produknya. Selain itu, biaya administrasi mungkin saja terjadi doubling, sehingga biaya tambahan meningkatkan yang akan berimbas kepada konsumen. Penerapan Multiple Agency System membutuhkan sebuah lembaga khusus yang dapat menaungi peranan lembaga-lembaga lain, sehingga wewenang pengawasan mutu dapat terpadu dan terpusat.

UU No 7 tahun 1996 menyatakan bahwa BPOM bertugas melakukan inspeksi dan investigasi seluruh produk pangan secara nasional. Ini membuat para inspektor di BPOM kelimpungan menghadapi sekian banyaknya produsen pangan. Merebaknya kasus keracunan pangan bukan semata-mata karena kesalahan BPOM. Sistemlah yang mempersulit kerja BPOM. Negara kita perlu mencontoh sistem pengawasan Food and Drugs Administration (FDA) di Amerika. Setiap inspektor diberi mandat untuk mengawasi beberapa produsen tertentu, sehingga pengawasannya akan lebih optimal. Banyaknya pegawai BPOM merupakan kunci utama mengatasi masalah ini. Hal ini dapat dilakukan dengan penngiriman delegasi dari lembaga-lembaga terkait untuk membantu kerja BPOM.

Prinsip Pengawasan Makanan meliputi tahap yang disebut dengan Rumus 3-E (Prof. H. Soedjajadi Keman, dr., MS., Ph.D.) :

  1. Engineering, yang terdiri dari Perundangan dan Peraturan.
  2. Education, yang terdiri dari Pemberian informasi dan Penyuluhan dan Pendidikan
  3. Enforcement, yang dilakukan dengan urutan Teguran 1, 2, 3; Peringatan keras; Tutup sementara; Cabut ijin operasi/produksi; dan terakhir melalui Perdata/Pidana.

Sumber : UU no 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Makalah Keamanan Pangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: